BKKBN: Upaya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

by -101 views

upayaPontianak, 18 November 2016 Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat didampingi oleh Kabid Advokasi dan penggerakan serta Kabid Pelatihan dan Pengembangan, disela kesibukannya mengikuti Rapat Koordinasi dengan Tim Penggerak PKK Kalimantan Barat menyempatkan bertemu dengan Ketua Provincial Working Group (PWG) Kalimantan Barat dan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Pertemuan yang dilakukan di lobby Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut,  untuk melakukan konsolidasi terkait regulasi pengelolaan Dana Desa.

Dalam pertemuan tersebut, Aida Mokhtar selaku Ketua PWG Kalimantan Barat memanfaatkan waktu tersebut untuk mengenalkan keberadaan PWG di Kalimantan Barat, yang bersinergi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kalimantan Barat. Aida juga mengungkapkan keinginannya agar pihak BPMPD Kalimantan Barat bersedia untuk bergabung dengan PWG, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui Program KKBPK.

Lebih lanjut Aida mengungkapkan bahwa, saat ini PWG Kalimantan Barat telah memiliki 12 (tujuh belas) rencana kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017. Ada kemungkinan rencana kerja tersebut mengalami penambahan, mengingat masih banyak isu-isu kependudukan dan permasalahan kependudukan yang berpengaruh pada rendahnya tingkat  kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Dari 12 rencana kerja yang telah dibuat untuk kegiatan tahun 2017, ada sedikitnya 4 rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PWG pada tahun 2017 yang sasarannya adalah Tim KB Desa dari Kampung KB yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Aida meminta pihak BPMPD dapat bersinergi dengan PWG dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat untuk turut serta mensukseskan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, terutama dalam melakukan sosialisasi Regulasi Dana Desa ke Pemerintahan Desa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan barat Drs. Kusmana. Kusmana menyatakan bahwa PWG akan semakin kuat ketika BPMPD Kalimantan Barat bersedia bersinergi dalam melaksanakan program KKBPK terutama untuk penguatan Kampung KB. Kampung KB merupakan salah satu program pemerintah yang dijalankan diseluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dimulai dari wilayah pedesaan dan pinggiran. Saat ini disetiap kabupaten/kota di Indonesia, minimal ada 1 Kampung KB. Untuk tahun 2017  akan dikembangkan minimal 1 Kampung KB di setiap kecamatan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian pada tahun 2018, 50% desa/wilayah miskin menjadi Kampung KB dan pada tahun 2019 seluruh desa/wilayah miskin menjadi Kampung KB. Pada Tahun 2016, ada 17 Kampung KB yang telah dicanangkan di Kalimantan Barat.

Dalam penguatan program Kampung KB khususnya di wilayah Kalimantan Barat, BPMPD Kalimantan Barat dapat mengambil peran memberikan pembekalan kepada masyarakat desa terkait cara pengelolaan Dana Desa. BPMPD dapat memberikan semacam peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa dan pembuatan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan. Kusmana menyatakan hal tersebut, karena dirinya sering mendengar bahwa sejak digulirkannya Dana Desa  oleh pemerintah pusat, tidak sedikit Kepala Desa yang mengeluh ketakutan memanfaatkan dan mengelolah Dana Desa yang diterimanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di desanya. Sebagian besar dari mereka cenderung hanya memanfaatkan Dana Desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur di desa (70% dari Dana Desa) dibanding melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini disebabkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur terlihat lebih nyata dan laporan pertanggungjawabannya lebih mudah karena fisiknya riil. Akhirnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimanahkan oleh pemerintah dari 30% Dana Desa yang dikucurkan, banyak yang tidak terserap dan dikembalikan ke pemerintah pusat.

Selain upaya peningkatan kapasitas perangkat desa, Kusmana juga menyatakan perlu adanya upaya terobosan dari BPMPD Kalimantan Barat untuk memberikan pencerahan bagi Perangkat Desa, untuk mengadakan semacam pendidikan dan pelatihan dalam upaya pemberdayaan masayarakat desa untuk meningkatkan keahlian tertentu, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk menambah penghasilan. Sebagai contoh, pelatihan keahlian ‘perbengkelan’, pelatihan bercocok tanam dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, pelatihan dalam bidang perikanan dan usaha kreatif produktif lainnya, yang dapat menghasilkan masukan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan lebih baik lagi, jika dari hasil pendidikan dan pelatihan tersebut masyarakat desa dapat membuka usaha di desa yang dapat menyerap tenaga kerja.

Effendi dan Ade M. Yusuf, secara pribadi menyambut positif masukan-masukan yang telah diberikan oleh PWG dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat.  Beliau akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut ke atasannya dalam hal ini Kepala BPMPD Kalimantan Barat untuk ditindak lanjuti. Secara pribadi, Effendi menyatakan bahwa  apa yang disampaikan oleh Pak Kusmana tersebut benar adanya, bahkan beliau pernah secara langsung mendengar dari salah satu Kepala Desa dari Kabupaten Melawi yang menyatakan bahwa, akan mengembalikan Dana Desa yang diterima ke pemerintah pusat karena beliau takut masuk penjara terkait pengelolaan Dana Desa. Adapun terkait masukan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat perihal pemberian pelatihan keahlian tertentu seperti perbengkelan, perikanan, pertanian dan sebagainya merupakan upaya inovasi yang sangat baik. Beliau akan coba pelajari lebih lanjut apakah hal tersebut cocok dan sesuai dengan regulasi penggunaan Dana Desa. (rien)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.